BI Jatim & Pemprov Jatim Luncurkan EPIK Mobile, Platform Distribusi Pemasaran Keliling

BI Jatim & Pemprov Jatim Luncurkan EPIK Mobile, Platform Distribusi Pemasaran Keliling

BI Jatim & Pemprov Jatim Luncurkan EPIK Mobile, Platform Distribusi Pemasaran Keliling

Efisienkan rantai pasok, hubungkan produsen langsung dengan masyarakat

KABARINDO, SURABAYA - Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Ibrahim, bersama Gubenur Provinsi Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Sekretaris Daerah Jawa Timur dan bupati/walikota se-Jawa Timur meluncurkan program Etalase Pengendalian Inflasi Kabupaten/Kota (EPIK) Mobile Jawa Timur 2026.

Peluncuran dilakukan dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) pada Kamis (26/2/2026) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.

Hal ini sebagai bentuk penguatan program pengendalian inflasi khususnya menjelang HBKN Idulfitri 1447 Hijriah. Kenaikan harga pangan pada setiap HBKN Idulfitri perlu ditangani secara struktural dan bersama-sama. Tujuannya menjaga daya beli masyarakat dan memberikan insentif kepada petani/peternak.

EPIK Mobile merupakan platform distribusi pemasaran keliling yang mengefisienkan rantai pasok dengan menghubungkan produsen secara langsung dengan masyarakat. Program awal ini bersinergi dengan 15 kabupaten/kota di Jatim dan Bulog yang menjual produk dengan harga terjangkau. Komoditas yang dijual berupa beras SPHP, beras Jatim Cettar (hasil korporasi petani binaan Provinsi Jatim), minyak goreng dan gula pasir.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur (BI Jatim) bersama Pemprov Jatim, 38 pemerintah kabupaten/kota, Satgas Pangan serta pelaku usaha memperkuat komitmen dalam menjaga stabilitas harga dan digitalisasi transaksi keuangan daerah untuk ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat melalui HLM TPID serta TP2DD.

Ibrahim, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, mengatakan konsolidasi level pimpinan lembaga/instansi se-Jatim merupakan wujud nyata sinergi BI dengan pemerintah daerah serta seluruh instansi anggota TPID dan TP2DD se-Jatim dalam mendukung pertumbuhan Jatim yang inklusif, berkelanjutan dan berdaya tahan.

HLM mengusung tema “Menjaga Stabilitas Harga dan Optimalisasi Digitalisasi Transaksi Pemerintah Daerah Menuju Ketahanan Pangan serta Kesejahteraan Masyarakat”. HLM diadakan untuk mensinergikan strategi 4K pengendalian inflasi (kestabilan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan mengelola komunikasi efektif), mendiskusikan terkait pasokan komoditas hortikultura dan daging ayam/sapi serta BBM/LPG yang mencukupi, prakiraan cuaca yang membaik ke depan dan dampaknya bagi pertanian, diskon tarif angkutan udara dan penyediaan mudik gratis, hingga upaya pengendalian harga oleh Satgas Pangan.

Pada rapat level pimpinan tersebut juga dibahas mengenai strategi percepatan dan perluasan digitalisasi daerah sebagai upaya menjaga kemandirian fiskal dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Khofifah menegaskan pentingnya percepatan ekosistem digital dan orkestrasi peta jalan digitalisasi daerah.

Arahan ini sejalan dengan pernyataan Ibrahim bahwa percepatan dan perluasan digitalisasi pendapatan dan belanja daerah perlu terus diperkuat melalui berbagai inovasi kebijakan dan program, serta mengimbau untuk selalu melakukan monitoring dan evaluasi peta jalan TP2DD daerah. BI siap mendukung sinergi dan inovasi pemerintah daerah sekaligus mengawal Jatim dalam digital championship TP2DD.

Ibrahim memaparkan kondisi perekonomian, perkembangan inflasi dan digitalisasi di Jatim, juga kondisi disparitas harga dan pasokan komoditas antar wilayah di Jatim, serta menekankan pentingnya sinergi intra-daerah untuk mencukupi kebutuhan pangan dan stabilitas harga.

Khofifah.menambahkan, Jatim sebagai lumbung pangan nasional perlu memperkuat kerja sama intra-provinsi dan antar-provinsi guna mendukung pemerataan distribusi pangan.

“Jatim secara aktif mengantisipasi potensi curah hujan tinggi dengan melakukan operasi modifikasi cuaca yang terbukti berhasil meminimalisir bencana hidrometeorologi, termasuk dampaknya terhadap perekonomian,” ujarnya.

Adhy Karyono, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, melaporkan capaian pengendalian inflasi Jatim pada 2025 yang tetap terjaga dalam rentang sasaran nasional 2,5±1% beserta langkah aksi pengendalian inflasi yang akan dilakukan khususnya pada momen Ramadhan – Idulfitri 2026.

Foto: istimewa