Jelang MotoGP 2022, Harga Sewa Kendaraan di Mandalika Melonjak Drastis

KABARINDO, LOMBOK - Jelang dilangsungkannya MotoGP di Sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, tarif persewaan kendaraan mulai naik.

Dikutip dari Antara, kenaikan tarif sewa kendaraan seperti mobil akan naik minimal 100 persen dibandingkan sebelumnya.

Seperti misalnya adalah tarif sewa mobil jenis Toyota Innova yang sebelumnya Rp900 ribu per hari naik menjadi Rp2 juta per hari. Kemudian Tarif sewa mobil jenis Avanza Rp450 ribu naik menjadi Rp900 ribu per hari, dan sewa mobil Hiace Rp1,5 juta per hati naik menjadi Rp3 juta per hari serta mobil Alphard naik Rp7 juta per hari.

"Kenaikan harga ini sengaja direkayasa atau tidak, yang jelas ini akan merugikan para pengguna jasa di Lombok," kata Rizki seorang warga dari Kota Praya, Rabu (2/1/2022).

Berharap Diatur Pemerintah

Karena fenomena itu, Rizki berharap supaya pemerintah bisa mengatur tarif jasa tranportasi di Mandalika, sehingga tidak merugikan wisatawan dan juga tempat wisata di Lombok.

"Tarif Hotel naik, jasa transportasi naik, siapa yang akan mau datang. Kenaikan kalau bisa di batas kewajaran," katanya.

BACA JUGA: 

MotoGP Mandalika 2022 Tinggal Menghitung Hari

Seorang supir lokal di Praya bernama Surya berharap supaya penyedia jasa transportasi lokal diberi kebebasan mencari penumpang di Bandara Lombok.

"Kita berharap juga supaya supir lokal diberikan kebebasan untuk mencari penumpang di Bandara Lombok, meskipun mereka yang datang itu adalah penonton MotoGP," kata Surya selaku Supir Lokal di Praya.

"Kalau untuk tarif saya berharap harga sewajarnya, supaya tidak terlalu tinggi seperti informasi yang beredar saat ini," katanya.

Merespons hal tersebut, Sekretaris Dinas Perhubungan Lombok Tengah, H Moh Zaenudin menjelaskan bahwa pengaturan tarif jasa transportasi itu merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi NTB, sehingga pihaknya belum bisa memberikan penjelasan terkait adanya kenaikan tarif transportasi pada ajang MotoGP Mandalika 2022 mendatang tersebut.

"Untuk tarif itu kewenangan pemerintah Provinsi NTB," katanya.

Sumber Berita: Antara

Foto: Antara