JK: Akar Konflik Papua Hanya Salah Sangka

KABARINDO, JAKARTA - Wapres RI ke 10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan akar konflik di Papua adalah salah sangka masyarakat Papua terhadap pemerintah pusat. Selama ini mereka menganggap Pemerintah Pusat menguras kekayaan alam Papua. Padahal selama ini yang terjadi apa yang diberikan pemerintah pusat kepada rakyat Papua jauh lebih besar dari apa yang diambilnya dari Papua baik ekonomi maupun politik. 

JK memberikan contoh, selama ini masyarakat Papua beranggapan pemerintah pusat menguras kekayaan alam milik Papua, padahal yang terjadi justru apa yang diberikan pemerintah pusat melalui program OTSUS kepada masyarakat Papua jauh lebih besar daripada apa yang diperolehnya dari Papua. 

Hal ini disampaikan JK kepada wartawan usai memberikan kuliah umum kepada mahasiswa Fisip UI jurusan Hubungan Internasional Dialog Perdamaian  "Jusuf Kalla dan Usaha Mengakhiri Konflik Terbuka" di Kampus UI,Kamis (25/04/2024).

Pandangan-pandangan pihak masyarakat Papua seakan akan Indonesia ini merampok Papua, mengambil kekayaan alamnya, padahal sebenarnya apa yang diberikan itu jauh lebih besar daripada apa yang diambil pemerintah dari pajak-pajak dan penerimaan Papua. Oleh karena itu ini harus diberikan penjelasan dan pemahaman” Ujar JK. 

Lebih lanjut JK menjelaskan, selain keistimewaan dalam hal ekonomi, pemerintah Indonesia juga memberikan kewenangan politik yang sangat besar kepada Papua yang hanya membolehkan Orang Asli Papua (OAP) yang boleh mengikuti pemilukada di Papua. 

“Ini di Papua jauh lebih Federal daripada Federal, di Papua hanya orang asli Papua yang bisa jadi Gubernur dan Papua, di lain pihak secara hukum orang Papua bisa menjadi gubernur di Jawa atau Sulawesi tapi orang Sulawesu tidak bisa menjadi Gubernur atau Bupati di Sulawesi” jelas JK. 
 
JK berharap kepada pemerintah agar memberikan pemahaman tersebut kepada masyarakat Papua. Selain itu JK berharap agar elit Papua memperbaiki pengelolaan keuangan Papua karena sebanyak apa pun uang yang dikucurkan ke Papua namun sering tidak sampai ke masyatakat karena pengelolaan yang kurang baik.