Upaya TPID Jatim Kendalikan Inflasi Jelang Ramadhan dan Idul Fitri 2024

Upaya TPID Jatim Kendalikan Inflasi Jelang Ramadhan dan Idul Fitri 2024

Upaya TPID Jatim Kendalikan Inflasi Jelang Ramadhan dan Idul Fitri 2024

Surabaya, Kabarindo- Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jatim telah melakukan upaya pengendalian inflasi menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.

Upaya tersebut meliputi pelaksanaan operasi pasar murah untuk bahan pokok strategis di lebih dari 350 titik lokasi yang tersebar di 38 kabupaten/kota, optimalisasi Etalase Pengendalian Inflasi Kabupaten/Kota (EPIK) TPID di 15 kabupaten/kota dalam mendukung pelaksanaan operasi pasar murah yang berkelanjutan. Juga menyelenggarakan mudik gratis moda bus dengan menyediakan 164 armada dan moda kapal laut dengan menyediakaan 7 voyage, serta komitmen transparasi harga bahan pangan strategis melalui optimalisasi aplikasi monitoring harga di 16 kabupaten/kota.

Hal tersebut dipaparkan dalam High Level Meeting (HLM) yang diselenggarakan Pemprov Jatim bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur (BI Jatim) sebagai Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) pada Jumat, 8 Maret 2023.

HLM dipimpin oleh penjabat Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, dan dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jatim, bupati dan walikota, Kepala Perum Bulog Kanwil Jatim, Satgas Pangan, BPS, OJK dan OPD terkait se-Jawa Timur.

HLM mengangkat tema “Memperkuat Sinergi Mendukung Stabilitas Harga dan Ketersediaan Pasokan Komoditas Pangan Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idul Fitri 2024”.

Kegiatan tersebut diselenggarakan untuk merespon potensi kenaikan permintaan dan harga bahan pangan serta angkutan menjelang HBKN Ramadhan dan Idul Fitri 2024.

”Koordinasi, kerja sama dan sinergi antara pemerintah pusat, pemda dan Bank Indonesia dalam TPIP dan TPID berperan penting dalam meminimalkan tekanan inflasi, terutama dari sisi supply,” ujar Erwin Gunawan Hutapea, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur.

TPID berkomitmen mengusung Program JATIM SIGATI (Sinergi Gapai Inflasi Terkendali) untuk mengendalikan inflasi.

Program JATIM SIGATI menerapkan strategi 4K dalam mengendalikan inflasi. Yaitu keterjangkauan harga melalui program stabilisasi harga di antaranya intensifikasi operasi pasar, ketersediaan pasokan melalui program pengaturan pola tanam antara lain percepatan masa tanam, pengembangan demplot, pemberian bantuan saprotan dan alsintan, serta optimalisasi armada angkutan. Selain itu kelancaran distribusi melalui program penguatan kerja sama dan fasilitasi distribusi komoditas, serta komunikasi efektif melalui program koordinasi pusat dan daerah. Juga peningkatan kualitas digitalisasi data serta pengendalian ekspektasi inflasi.

BI Jatim bersama Pemprov Jatim akan terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam implementasi Program JATIM SIGATI dan 8 Komitmen Utama Pengendalian Inflasi menjelang HBKN Idul Fitri untuk mendukung tercapainya stabilitas inflasi Jatim pada rentang sasaran inflasi nasional 2,5±1% (yoy).

“Kita perlu memperkuat komitmen JATIM SIGATI sebagai langkah kolaboratif untuk menjaga inflasi pada HBKN 2024 di rentang sasaran nasional 2,5±1%,” ujar Adhy.

HLM TPID menghasilkan 8 Komitmen Utama Pengendalian Inflasi Menjelang HBKN Idul Fitri.

- Pertama, giat stabilisasi harga pangan melalui OP/GPM/SPHP

- Kedua, optimalisasi Etalase Pengendalian Inflasi Kabupaten/Kota (EPIK).

- Ketiga, menjaga ketersediaan pasokan selama HBKN dengan memastikan kelancaran panen di daerah sentra dan giat sidak gudang dan distributor.

- Keempat, memperkuat kerja sama intra provinsi antara daerah surplus dan defisit.

- Kelima, memastikan kelancaran arus orang dan barang selama HBKN melalui kecukupan armada angkutan berbagai moda serta program mudik gratis.

- Keeenam, menjaga ekspektasi masyarakat dan mengurangi asimetri informasi ketersediaan pangan.

- Ketujuh, penguatan kelembagaan korporasi petani, peternak dan nelayan.

- Kedelapan, peningkatan kualitas digitalisasi data melalui pengembangan neraca pangan dan sinergi sistem informasi pengendalian harga.