142 Negara Dukung Palestina Merdeka

KABARINDO, JAKARTA--Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)  menggelar voting mengenai Palestina di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat (AS), Jumat (12/9/2025). Hasilnya, 142 negara mendukung Palestina merdeka.

Seperti dilansir AFP, Sabtu (13/9/2025), sebanyak 142 negara menyetujui resolusi berjudul Deklarasi New York tentang Penyelesaian Damai Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara. Sementara itu, 10 negara menolak, dan 12 negara memilih abstain.

Adapun 10 negara yang menolak pengakuan Palestina merdeka yakni Israel, Amerika Serikat, Argentina, Hungaria, Papua Nugini, Mikronesia, Paraguay, Palau, Tonga, dan Nauru. Sedangkan 12 negara yang abstain adalah Albania, Kamerun, Ceko, Ekuador, Ethiopia, Fiji, Guatemala, Samoa, Sudan Selatan, Kongo, Makedonia Utara, dan Moldova.

Deklarasi New York Majelis Umum PBB ini disahkan beberapa jam setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak gagasan pembentukan negara Palestina.

Dokumen resolusi setebal tujuh halaman yang diajukan Prancis dan Arab Saudi ini menyerukan negara-negara untuk mengakui Palestina. Deklarasi juga mengecam tindakan sepihak ilegal Israel yang dinilai mengancam terbentuknya negara Palestina merdeka.

Beberapa poin utama deklarasi antara lain: Deklarasi mendesak tindakan kolektif dunia internasional untuk segera mengakhiri perang di Gaza. Resolusi menekankan penyelesaian konflik Israel–Palestina hanya bisa dicapai melalui solusi dua negara yang adil, damai, dan berkelanjutan.

Deklarasi juga mengecam keras serangan Israel terhadap warga sipil dan infrastruktur di Gaza, termasuk pengepungan yang memicu bencana kemanusiaan. Deklarasi menilai langkah-langkah sepihak Israel telah menghambat upaya perdamaian dan memperburuk penderitaan rakyat Palestina.

Selanjutnya, deklarasi menyinggung Hamas dan meminta kelompok tersebut segera membebaskan semua sandera yang masih ditahan, sekaligus mengecam serangan Hamas terhadap warga sipil pada 7 Oktober 2023 lalu.

Selain itu, deklarasi juga menyerukan agar Hamas mengakhiri kekuasaannya di Gaza dan menyerahkan persenjataan kepada Otoritas Palestina dengan dukungan serta keterlibatan internasional.

Resolusi ini juga mengusulkan agar Otoritas Palestina mengambil alih pemerintahan di seluruh wilayah Palestina. Untuk itu, dibentuk komite administratif transisi segera setelah gencatan senjata tercapai.

Terakhir, deklarasi membahas kemungkinan pengerahan misi stabilisasi internasional sementara ke wilayah terdampak di bawah mandat Dewan Keamanan PBB. Misi ini bertujuan membantu penduduk sipil Palestina serta memfasilitasi tanggung jawab keamanan yang diemban Otoritas Palestina.

Deklarasi New York sebelumnya diinisiasi Arab Saudi dan telah disetujui Liga Arab pada Juli lalu, dengan penandatanganan bersama oleh 17 negara anggota PBB, termasuk sejumlah negara Arab. Resolusi ini diadopsi menjelang pertemuan puncak PBB yang akan dipimpin bersama Saudi dan Prancis pada 22 September mendatang.

Israel menolak mentah-mentah resolusi tersebut. Pemerintah Israel menyebut isi deklarasi hanya akan mendorong Hamas melanjutkan perang di Jalur Gaza.

“Majelis Umum PBB telah menjadi sirkus politik. Resolusi ini tidak memajukan perdamaian, justru mendorong Hamas terus berperang. Israel berterima kasih kepada negara-negara yang tidak mendukung keputusan memalukan ini,” ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Israel Oren Marmorstein, dilansir AFP.

Sebaliknya, Palestina menyambut baik hasil voting ini. Wakil Presiden Palestina Hussein al-Sheikh menyebut resolusi tersebut sebagai langkah penting untuk mengakhiri pendudukan Israel dan mewujudkan Palestina merdeka.

“Saya mengapresiasi diadopsinya resolusi tentang implementasi solusi dua negara dan pembentukan negara Palestina berdasarkan perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota,” tulis Al-Sheikh di platform X, Sabtu (13/9/2025).

Dari Indonesia, sebelumnya, Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kemlu RI Umar Hadi optimis jumlah negara yang mengakui Palestina akan terus bertambah dalam sidang Majelis Umum PBB.

Presiden Prabowo Subianto pun dijadwalkan menjadi pembicara ketiga pada hari pertama sesi debat umum Sidang Majelis Umum PBB di New York, 23 September 2025. Kemlu memastikan isu Palestina akan menjadi salah satu poin penting yang disampaikan.