Mahfud MD: NTT Punya Hak yang Sama atas Pembangunan, Kesejahteraan dan Kemajuan

KABARINDO, JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) Republik Indonesia (RI) Prof. Dr. Mahfud MD di Dialog Diaspora NTT se Jabodetabek di panggung Rumah Aspirasi Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) jalan Diponegoro no 72, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/12/2023) mengungkapkan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus menjamah semua wilayah Indonesia termasuk provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dalam membuka dialog, Prof Mahfud siap menampung seluruh pertanyaan dan pernyataan yang akan menjadi dokumen pribadinya baik sebagai Menko polhukam maupun sebagai bahan bagi debat cawapres.  
 
"Siapa aja boleh menyampaikan apa saja dan bertanya apa saja saudara ini adalah dialog diaspora NTT bersama Mahfud MD. Republik Indonesia Indonesia memiliki wilayah yang membentang dari timur ke barat dari utara ke selatan dari Sabang sampai Merauke dari pulau miangas daratan lautan dan kepulauan mengisi wilayah Indonesia yang dihuni oleh penduduk, agama dan kebudayaan adalah menjadi tanggung jawab negara untuk senantiasa menjaga keberagaman masyarakat agar tetap dalam satu kebangsaan yaitu Indonesia," paparnya. 

Ia juga menjelaskan, negara wajib melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta mewujudkan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia setiap wilayah termasuk NTT memiliki hak yang sama atas pembangunan kesejahteraan dan kemajuan.

Perbedaan lokasi geografis perbedaan suku dan budaya tidak boleh melahirkan perbedaan akses terhadap pembangunan dan kesejahteraan, namun demikian harus diakui kondisi saat ini belum mencerminkan kesetaraan dan pemerataan antar wilayah hal itu dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi 80% disumbang oleh wilayah barat Indonesia sedangkan dari wilayah timur pertumbuhan ekonomi yaitu hanya disumbang 20%. Perekonomian dari keseluruhan 100% itu masih berpusat di Jawa yang menyumbang 57% dari perekonomian nasional ketimpangan inilah yang mengakibatkan beberapa wilayah masih ada kondisi dibawah rata-rata dan nasional salah satunya adalah provinsi Nusa Tenggara Timur ini ke depan tentu harus diubah karena setiap wilayah Indonesia adalah bagian dari bangsa Indonesia yang harus diperhatikan," jelasnya lagi.

"Setiap daerah apalagi provinsi NTT itu memiliki potensi besar baik dari sisi keindahan dan kekayaan alam maupun budayanya provinsi NTT saat ini secara geopolitik juga menempati posisi strategis karena berbatasan langsung dengan negara lain yang tentu mengembang peran di bidang pertahanan keamanan, ekonomi dan diplomasi potensi tersebut kita yakini dapat dikembangkan untuk menumbuhkan perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan sosial yang adil yang diperlukan adalah berpihakan kebijakan lihatkan kebijakan untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis kekayaan dan keberagaman daerah itulah antara lain yang dapat dilakukan yaitu dengan cara memperkuat infrastruktur yang diperlukan sesuai dengan kondisi kewilayah setempat sehingga dapat mendatangkan pelaku ekonomi yang mampu menyerap Tenaga Kerja dan meningkatkan kesejahteraan," jelas Prof. Mahfud.

Hal itu harus dilakukan dengan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia sehingga mampu melakukan inovasi diri serta mengakses pertumbuhan ekonomi. Kebijakan tersebut tentu saja membutuhkan dukungan semua pihak khususnya putra-putri yang telah sukses dukungan dapat berupa kerjasama dalam mengembangkan usaha meningkatkan sumber daya manusia dan merawat kesehatan budaya dan kelestarian alam untuk masyarakat agar masyarakat bisa mandiri sehingga tidak mengalami ketergantungan terhadap investor dari luar yang terkadang kurang memperhatikan aspek kelestarian alam. 

Pada kesempatan dialog ini juga Mahfud menyinggung korupsi yang masih terus merajalela. Menurut catatannya, kenapa saat ini pertumbuhan perekonomjan belum menyentuh 6%, karena di Indonesia ini terlalu banyak korupsi sehingga teori apapun yang dipakai jika tidak mampu memberantas korupsi sekurang-kurangnya menghentikan keberlanjutan korupsi dari waktu ke waktu maka pertumbuhan ekonomi tidak akan pernah mencapai maksimal.

"Dalam  4 tahun terakhir kasus-kasus yang saya tangani menyangkut korupsi 701 triliun termasuk diantaranya BLBI dan kasus lainnya,  sudah bisa selamatkan," punkasnya. Foto: Orie Buchori/Kabarindo.com