Mantan Menteri Inggris Klaim Didepak karena ‘Kemuslimannya’

KABARINDO, LONDON – Seorang mantan menteri pemerintah Inggris telah didesak untuk mengajukan keluhan resmi setelah ia mengklaim telah dipecat dari pekerjaannya di kabinet pemerintahan Boris Johnson, sebagian karena keyakinan Muslimnya.

Nusrat Ghani, 49, kehilangan pekerjaannya sebagai menteri transportasi junior pada Februari 2020. 

Kepada media Sunday Times ia mengatakan bahwa pada sebuah pertemuan lanjutan dengan ‘cambuk pemerintah’ (pejabat penegak disiplin parlementer), dia diberitahu bahwa "kemuslimannya" telah menjadi "masalah", dan bahwa statusnya sebagai "menteri wanita Muslim" telah membuat "rekan-rekan kerjanya tidak nyaman".

Menteri Kehakiman Dominic Raab menggambarkan tuduhannya itu sebagai "sangat serius". Dia mengatakan kepada Sky News bahwa Partai Konservatif yang berkuasa "sama sekali tidak menoleransi diskriminasi dan Islamofobia apa pun".

Namun, menurutnya, karena Nusrat Ghani tidak membuat pengaduan resmi bahkan setelah didesak untuk melakukannya, tidak akan ada penyelidikan khusus atas masalah tersebut.

(Foto: Nusrat Ghani berbicara di parlemen Inggris dua minggu sebelum ia dipecat. -BBC)

Dianggap Fitnah

Menteri perempuan muslim pertama di Inggris itu mengatakan, "Pada minggu-minggu berikutnya saya diberitahu bahwa jika saya terus mengangkat [hal] ini, saya akan dikucilkan oleh rekan-rekan kerja, dan karir serta reputasi saya akan hancur," tambahnya.

"Saya tidak akan berpura-pura bahwa ini tidak menggoyahkan kepercayaan saya pada partai, dan saya kadang-kadang secara serius mempertimbangkan apakah akan melanjutkan sebagai anggota parlemen (anggota parlemen)."

(Foto: Mark Spencer merasa telah difitnah -BBC)

Mark Spencer, kepala cambuk pemerintah, mengatakan dia adalah orang yang menjadi pusat tuduhan Ghani.

"Tuduhan ini sepenuhnya salah dan saya menganggapnya sebagai fitnah," katanya di Twitter. "Saya tidak pernah menggunakan kata-kata yang [oleh Ghani] dikaitkan dengan saya."

Spencer mengatakan Ghani telah menolak untuk membawa masalah ini ke penyelidikan internal formal ketika dia pertama kali mengangkat masalah ini.

(Foto: PM Inggris Boris Johnson telah menyampaikan keprihatinannya -BBC)

Tanggapan Perdana Menteri

Seorang juru bicara Perdana Menteri mengatakan bahwa Boris Johnson "menulis kepadanya (Ghani) untuk mengungkapkan keprihatinannya yang serius dan mengundangnya untuk memulai proses pengaduan resmi. [Namun] Dia kemudian tidak melakukannya. Partai Konservatif tidak mentolerir prasangka atau diskriminasi dalam bentuk apa pun".

Sebagai tanggapan, Ms Ghani mengatakan bahwa PM Johnson sebenarnya "menulis kepada saya bahwa dia tidak bisa terlibat dan menyarankan saya menggunakan proses pengaduan internal Partai Konservatif".

Dia mengatakan dia tidak menjalankan saran itu karena "sangat jelas tidak pantas untuk sesuatu yang terjadi pada urusan pemerintah".

(Foto: Anggota parlemen Partai Konservatif Inggris Nusrat Ghani (tengah) pada protes pro-Uighur di London. -AFP)

Islamofobia di Partai

Partai Konservatif sebelumnya pernah menghadapi tuduhan Islamofobia, dan sebuah laporan pada Mei tahun lalu mengkritik partai PM Boris Johnson itu atas cara mereka menangani keluhan diskriminasi terhadap Muslim.

Klaim serius Ghani muncul di kala sang perdana menteri berjuang untuk menopang otoritasnya setelah serangkaian pengungkapan tentang pesta di kediaman Downing Street-nya selama penguncian pandemi.

Kemusliman yang disebut Nusrat Ghani itu kemungkinan terkait dengan keaktifannya menentang ekstremisme kekerasan dan penganiayaan minoritas Muslim Uighur di China. Ia merupakan satu dari lima anggota parlemen Inggris yang dikenai sanksi oleh China karena menyoroti hal itu. ***(Sumber dan foto: Euronews/AFP, BBC UK)