Mau Tahu Kondisi Terkini Jaringan Kawasan Konservasi Perairan? Di Bentang Laut Sunda Banda

Jakarta, Kabarindo- Dilansir dari www.wwf.or.id menyebutkan Bentang Laut Sunda Banda (Sunda Banda Seascape (SBS)) merupakan bentang laut di Indonesia yang terletak di tengah kawasan segitiga terumbu karang dunia (coral triangle).

Kawasan ini terbentang seluas 151 juta ha dan memiliki area terumbu karang, lamun, dan mangrove yang luas.

Bentang Laut Sunda Banda meliputi perairan dan beberapa kepulauan, mulai dari Bali hingga wilayah Nusa Tenggara, sampai ke Maluku Tenggara, lalu ke utara meliputi sisi selatan dan timur Pulau Sulawesi.

Bentang Laut Sunda Banda terbagi ke dalam tiga sub bentang laut, yaitu Southern-Eastern Sulawesi (SESS), Lesser Sunda (LSS), dan Inner Banda Arc (IBAS). SESS meliputi wilayah selatan dan tenggara Pulau Sulawesi. Dalam sub bentang laut ini, terdapat dua kawasan konservasi perairan, yaitu Taman Nasional Wakatobi, Sulawesi Tenggara dan Taman Nasional Takabonerate, Sulawesi Selatan.

LSS meliputi Bali, Nusa Tenggara Barat, hingga Nusa Tenggara Timur. Taman Nasional Komodo, Kawasan Konservasi Perairan Daerah Flores Timur, dan Suaka Alam Perairan Alor tergabung dalam cakupan LSS. Sementara itu, Kepulauan Kei, Yamdena, dan Kepulauan Koon di Laut Banda, Maluku adalah bagian dari sub bentang laus terluas di SBS, yakni seluas 36 hektar.

Sayangnya, kawasan Bentang Laut Sunda Banda terancam oleh aktivitas antropogenik seperti praktek penangkapan ikan yang merusak dan berlebih, sehingga menjadi prioritas kawasan untuk di konservasi di Indonesia. Hingga Desember 2017, terdapat 85 kawasan konservasi yang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
SBS Dashboard: Status Kondisi Ekologi, Sosial, dan Ekonomi dari Kawasan Konservasi Perairan di Bentang Laut Sunda Banda

WWF bersama mitra merilis SBS Dashboard, hasil kajian yang menyajikan status kondisi ekologi, sosial, dan ekonomi dari 85 KKP yang ada di SBS pada tahun 2017.

Kajian ini berdasarkan analisa ilmiah yang dikelompokkan menjadi 5 domain, yaitu (1) Enabling Condition*, (2) Kesejahteraan Masyarakat, (3) Kesehatan Ekosistem, (4) Ikan dan Perikanan, dan (5) Tata Kelola. Kelima indikator ini dikembangkan untuk menilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan (KKP) dari aspek yang berbeda baik dari kondisi ekologi maupun sosial hingga tahun 2017.

Perikanan Destruktif, Ancaman Tertinggi Kawasan Konservasi

Hasil analisa menunjukkan bahwa KKP telah melindungi 20% luas habitat kritis (terumbu karang, lamun, dan mangrove) dengan jarak antar KKP yang bervariasi. Semakin dekat jarak antar KKP, maka semakin baik tingkat konektivitasnya untuk mendukung perlindungan habitat yang optimal.

Kajian ini juga mengidentifikasi ancaman tertinggi menurut masyarakat bagi KKP, yaitu praktek perikanan yang merusak seperti penggunaan bahan peledak dan potasium sianida. Selain itu, sampah, sumber daya dan kapasitas pengelola juga teridentifikasi sangat bervariasi dari 9 – 90% tergantung dari umur KKP itu sendiri.
Kesejahteraan Masyarakat Pesisir

Dilihat dari sisi kesejahteraan masyarakat, LSS (Lesser Sunda Subseascape) memiliki tingkat ketahanan pangan dan pemberdayaan politik tertinggi. Sedangkan IBAS (Inner Banda Arc Subseascape) memiliki angka tertinggi untuk jumlah anak yang terdaftar sekolah (school enrollment) dan tingkat keterkaitan masyarakat terhadap area pesisir.
Kondisi Ekosistem Terumbu Karang, Mangrove, dan Lamun

Rata-rata tutupan karang keras di SBS sebesar 36%, tutupan mangrove sebesar 5%, dan tutupan lamun sebesar 40%. Ini artinya, ekosistem lamun dan terumbu karang telah terlindungi baik (>30%), namun ekosistem mangrove perlu penambahan area yang dilindungi. Provinsi Bali dan Maluku sudah melindungi habitat mangrove dengan baik. Provinsi lainnya perlu menambah area perlindungan ekosistem mangrove.
Perikanan untuk Masyarakat Pesisir

Masyarakat SBS sangat mengandalkan sektor perikanan untuk mendukung ketahanan pangan. Biomassa ikan karang dan ukuran ikan tertinggi ditemukan di IBAS, terutama di KKP Koon. Namun, partisipasi masyarakat dalam melakukan pemantauan dan penegakan hukum lebih tinggi di LSS.

Rekomendasi Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan

Hasil kajian kami merekomendasikan untuk (1) menerapkan prinsip ‘cerdas dan efektif’ dalam merancang KKP; (2) meningkatkan efektivitas pengelolaan; (3) mengembangkan jejaring KKP; (4) meningkatkan kondisi sosial masyarakat yang tinggal di dalam KKP; (5) melakukan pemantauan dan evaluasi ekologi, sosial, dan ekonomi; (6) meminimalisir ancaman terhadap sumberdaya laut; (7) mendorongkan perikanan yang berkelanjutan; (8) meningkatkan kesadartahuan dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan sumber daya laut melalui upaya sosialisasi maupun fasilitasi; serta (8) memperkuat sistem adat dalam melindungi sumber daya laut dan mengintegrasikannya dalam rencana pengelolaan KKP.