Puan: Pemerintah Harus Verifikasi Ulang Data Penerima Bansos

JAKARTA, KABARINDO--Ketua DPR RI, Puan Maharani meminta pemerintah agar memverifikasi ulang data penerima bantuan sosial agar tidak terjadi penyimpangan. Hal itu ia sampaikan merespons soal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang mengindikasikan adanya pegawai BUMN turut menerima bansos.

"Kalau saya tetap berharap, mengimbau bahkan meminta terkait dengan hal-hal verifikasi data itu paling penting," kata Puan kepada wartawan, dikutip Selasa (12/8).

Puan mengingatkan agar setiap proses program pemerintah berbasis data terkini. Menurutnya, verifikasi data merupakan prioritas utama sebelum pemerintah menjalankan atau mengubah suatu program.

"Jadi verifikasi data dulu jangan sampai mengubah satu program tanpa verifikasi data yang baik, yang detail, yang benar karena data itu yang paling penting sebagai pegangan," tuturnya.

Lebih lanjut, perempuan yang juga menjabat sebagai Ketua DPP PDIP ini juga mengingatkan jangan sampai masyarakat yang tidak berhak justru mendapatkan bansos dari pemerintah.

"Jangan sampai kemudian rakyat yang berhak mendapatkan semua program itu tidak mendapatkan, malah orang yang tidak berhak mendapatkan program-program tersebut," tegas Puan.

"Jadi tolong perbaiki dulu datanya, evaluasi datanya," sambungnya.

Sebagai informasi, PPATK mengungkap sebanyak 27.932 pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terindikasi menerima bansos. Temuan ini berasal dari hasil penelusuran PPATK terhadap salah satu bank penyalur. PPATK menemukan dari satu bank penyalur, terdapat 27.932 profil penerima Bansos yang merupakan pegawai BUMN.