Gas, Limbah, hingga Hidrogen,  Inovasi Ramah Lingkungan PLN untuk Swasembada Energi ​

STASIUN HIDROGEN : Pilot project Hydrogen Refueling Station (HRS) yang dibangun PT PLN (Persero) di kawasan Senayan, Jakarta. PLN terus menggenjot penggunaan energi terbarukan untuk swasembada energi. (FOTO/KABARINDO.COM)

JAKARTA -- Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Muara Tawar tampak megah saat dilihat dari ruas tol Cakung-Cilincing. Pembangkit raksasa milik PT PLN (Persero) yang dioperasikan PT PLN Nusantara Power itu tidak sekadar menjadi tulang punggung pasokan listrik Jawa-Bali yang andal, tetapi juga menjadi simpul penting dalam upaya Indonesia menuju energi yang lebih bersih.

PLTGU Muara Tawar memiliki peran yang sangat strategis. Pembangkit ini merupakan salah satu yang terbesar di Indonesia dan memiliki peran sangat vital. Terutama dalam menyokong kebutuhan listrik di wilayah padat penduduk dan industri seperti Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi).

​Berdasarkan data PLN, setelah melalui proyek pengembangan (Add-On) yang diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, total kapasitas terpasang PLTGU Muara Tawar saat ini mencapai 2.700 Megawatt (MW).

Peran PLTGU Muara Tawar sebagai pembangkit peaker (pembangkit beban puncak) sangat krusial. Pembangkit ini mampu menyala dan beroperasi dengan cepat saat terjadi lonjakan konsumsi listrik.

​ Dengan mengadopsi teknologi Combine Cycle, PLTGU Muara Tawar menjadi salah satu pabrik setrum PLN yang ramah lingkungan. PLTGU ini menggunakan gas alam sebagai bahan bakar utama, yang menghasilkan emisi lebih rendah dibandingkan batu bara.

PLN pun mendapat jaminan pasokan gas dari lapangan migas yang dioperasikan PT Pertamina EP di Karawang dan Tambun, Bekasi. Itu berarti, sumber energi untuk memproduksi setrum di pembangkit ini berasal dari lokasi yang tak terlalu jauh. Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR di Jakarta beberapa waktu lalu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengungkapkan, penggunaan gas domestik untuk pembangkit telah termuat dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034. Penggunaan gas dari dalam negeri dipandang sebagai langkah penting untuk mengurangi impor energi dan bagian dari upaya mencapai ketahanan energi dengan beralih ke sumber daya berbasis domestik. “Pengalihan ke gas domestik ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan ketahanan energi,”tegasnya.

Dengan teknologi combine cycle, panas dari sisa pembakaran turbin gas tidak dibuang. Tetapi dimanfaatkan untuk memanaskan air menjadi uap, yang kemudian menggerakkan turbin uap untuk menghasilkan listrik tambahan.

Teknologi yang disematkan PLN di PLTGU Muara Tawar dikenal sangat efisien. Menurut data PLN, dengan mengubah pembangkit Single Cycle (hanya gas) menjadi Combine Cycle (Gas dan Uap), PLTGU Muara Tawar telah berhasil menurunkan Intensitas Emisi Karbon (CO2eq/MWh). Artinya, listrik yang dihasilkan menjadi lebih banyak tanpa perlu menambah bahan bakar yang signifikan, sehingga jejak karbon per megawatt-hour (MWh) menjadi lebih kecil.

​Perluasan dan peningkatan efisiensi di PLTGU Muara Tawar diperkirakan mampu mengurangi emisi karbon (CO2) hingga 417.195 ton per tahun. Ini adalah kontribusi nyata bagi upaya dekarbonisasi nasional.

Darmawan mengungkapkan, saat ini Indonesia tengah melakukan transformasi besar untuk mewujudkan swasembada energi yang berkelanjutan. “Kami ditugaskan oleh pemerintah melalui Kementerian ESDM untuk menyediakan energi yang terjangkau dan andal, namun pada saat yang sama juga mengurangi emisi gas rumah kaca,”tegasnya.

Dengan menyediakan energi bersih, PLN yakin akan mengundang lebih banyak investasi, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan kesejahteraan bagi rakyat.

Darmawan menjelaskan, hingga 2034 Indonesia akan menambah kapasitas pembangkit baru sebesar 69,5 gigawatt (GW), di mana 76 persen berasal dari energi baru terbarukan (EBT).

Presiden Prabowo Subianto saat meresmikan proyek strategis sektor ketenagalistrikan awal tahun ini menilai, pengembangan sektor ketenagalistrikan memegang peranan vital dalam upaya mencapai swasembada energi berkelanjutan. Hal ini juga sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.

“Tidak banyak negara yang diberkahi sumber daya energi seperti Indonesia. Kita harus memastikan bahwa kekayaan ini digunakan untuk mewujudkan kemandirian energi, tanpa bergantung pada negara lain,” tegas Presiden Prabowo.

Merespons arahan Kepala Negara, Darmawan Prasodjo, menekankan pentingnya peran PLN dalam mendukung visi pemerintah terkait kemandirian energi dan pembangunan ekonomi. “Fokus utama PLN adalah mempercepat transisi energi melalui pengembangan infrastruktur berbasis EBT,”imbuhnya.

PLTGU Muara Tawar. (FOTO/DOK.PLN)

Energi bersih, lanjut Darmawan, tak sekadar menekan emisi, tetapi juga mewujudkan pembangunan berkelanjutan. “Dengan transisi energi yang tepat, kita dapat menciptakan keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen,” katanya.

PLTGU Muara Tawar telah membuktikan keandalannya dengan tingkat kesiapan operasional di atas 90%, sesuai dengan standar internasional North American Electric Reliability Corporataion (NERC). Capaian ini tidak lepas dari dukungan sumber daya manusia yang kompeten dan infrastruktur yang terawat dengan baik.

Direktur Utama PLN Nusantara Power, Ruly Firmansyah menegaskan, PLTGU Muara Tawar memiliki peran penting sebagai penggerak utama keandalan listrik di area Jakarta.

"Melalui add on, PLTGU Muara Tawar juga mampu mengurangi emisi CO2 sebanyak 417.195 ton pertahunnya," ungkap Ruly. Komitmen PLN menghadirkan energi bersih dari PLTGU Muara Tawar tidak berhenti pada penggunaan gas alam saja. Saat ini, PLN melalui Unit Pembangkitan Muara Tawar telah memasang dan memonitor Green Hydrogen Plant (GHP).

​Meskipun saat ini GHP ini lebih difokuskan untuk kebutuhan internal, namun hal itu sudah menjadi pertanda bahwa PLTGU Muara Tawar bersiap untuk mengintegrasikan hidrogen dalam operasionalnya di masa depan.

​ Pada November 2023, PLN meresmikan 21 unit Green Hydrogen Plant (GHP) yang tersebar di seluruh Indonesia. Kapasitas produksi 21 unit GHP ini memiliki total kemampuan produksi hingga 199 Ton Hidrogen per tahun. Saat ini, produksi GH2 ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional internal PLN sebagai pendingin generator, dan sebagian lagi dipersiapkan untuk pasar eksternal. Salah satunya mengganti genset berbahan bakar minyak di pusat perbelanjaan dan perkantoran dengan fuel cell generator berbasis hidrogen.

PLN sudah membangun Hidrogen Center di Jl.Tentara Pelajar yang berdekatan dengan pusat perbelanjaan Senayan City, Plasa Senayan, juga hotel Mulia, hotel Fairmont, dan Gelora Bung Karno. Pusat pengisian hidrogen ini juga diproyeksikan mendukung ekosistem kendaraan listrik berbasis hidrogen. Karenanya, PLN menggandeng pabrikan mobil Jepang yakni Toyota sebagai pilot project pemanfaatan hidrogen untuk mobilitas.

Limbah dan Energi Abadi Menjadi Solusi

Selain gas dan hidrogen, PLN juga memanfaatkan limbah dengan memperkenalkan solusi cerdas yang disebut co-firing Biomassa. Selain itu, PLN juga mendorong peningkatan penggunaan Energi Abadi panas bumi untuk memproduksi setrum.

​Program co-firing ini adalah strategi jitu PLN untuk mengurangi ketergantungan pada batu bara, tanpa harus membangun pembangkit baru dari awal. Pembangkit yang sudah ada bisa diubah menjadi lebih hijau dengan biaya dan waktu yang lebih efisien.

Dikutip dari data PLN, hingga akhir 2024, jumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang sudah menerapkan co-firing sebanyak 47 unit, yamg mampu memproduksi listrik sebesar 1,67 Juta MWh. Emisi Karbon yang berhasil direduksi mencapai 1,05 juta ton CO2.

​Biomassa yang digunakan PLN dalam co-firing itu beragam, dan memanfaatkan potensi limbah lokal di sekitar PLTU. Diantaranya cangkang sawit, sekam padi, bonggol jagung, serbuk gergaji (sawdust). Juga dari Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP) atau sampah kota.

​Program co-firing yang dilakukan PLN tak sekadar inovasi teknologi, tapi juga gerakan sosial ekonomi. Agar pasokan biomassa tersedia, PLN melibatkan masyarakat lokal, petani, dan UMKM di sekitar wilayah pembangkit. “Pemanfaatan energi terbarukan akan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat,”ungkap Pakar Lingkungan daan Ekonomi Sirkular Alexander Sonny Keraf.

Mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup ini menilai, pemanfaatan biomassa akan menciptakan ekonomi sirkular yang akan memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat dan daerah. “Selain itu, energi terbarukan jauh lebih aman dan bersih dibandingkan enrgi fosil,”imbuhnya.

​Terbentuknya rantai pasok biomassa yang melibatkan ribuan pelaku usaha kecil itu telah menciptakan ekosistem baru di daerah. Hal ini membuat energi terbarukan tidak hanya menjadi isu lingkungan, tetapi juga instrumen pemerataan ekonomi.

Selain biomassa, inisiatif PLN untuk mencapai swasembada energi juga dilakukan melalui pemanfaatan Panas Bumi (Geothermal). Di Indonesia, potensi panas bumi diperkirakan mencapai lebih dari 20 Gigawatt (GW). Energi ini sangat ideal karena sifatnya yang baseload dan nol emisi.

Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN, Suroso Isnandar menyampaikan, bahwa mandat pengembangan PLTP tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. Dalam dokumen tersebut, Pemerintah menargetkan kapasitas PLTP hingga 5,2 gigawatt (GW) di seluruh Indonesia. PLN akan memastikan seluruh proyek berjalan optimal dan memberi manfaat luas.

“Potensi panas bumi Indonesia sangat besar dan tersebar di banyak wilayah. Kami akan mengoptimalkan pengembangan PLTP yang sudah dikaji agar kehadirannya memberi dampak nyata, baik bagi masyarakat di sekitar proyek maupun pelanggan PLN di seluruh Indonesia,” ujar Suroso.

PLN telah menyiapkan berbagai strategi untuk mengakselerasi pengembangan proyek-proyek PLTP di berbagai daerah, salah satunya melalui kesepakatan pembelian uap panas bumi dengan para pengembang panas bumi.

PLN juga memastikan proyek-proyek panas bumi dijalankan bersama mitra strategis yang memiliki kompetensi dan visi sejalan dengan PLN untuk menghadirkan energi bersih dengan harga terjangkau bagi negeri. “Seluruh proses dijalankan secara transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi. Tak hanya itu, kami juga menerapkan prinsip fairness of partnership untuk mewujudkan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan,” imbuhnya.

Saat ini PLN tengah menyiapkan sejumlah proyek strategis panas bumi, termasuk dua proyek PLTP di Provinsi Bengkulu. Kedua proyek geothermal di Bengkulu menjadi bagian dari implementasi RUPTL 2025–2034 dan dirancang untuk memperkuat bauran EBT sekaligus meningkatkan keandalan pasokan listrik.

Pengembangan PLTP Kepahiang 110 megawatt (MW) di Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong itu, kini memasuki tahap finalisasi pemilihan mitra strategis. Listrik yang dihasilkan nantinya akan disalurkan ke Gardu Induk (GI) Pekalongan di Kabupaten Kepahiang.

Di wilayah Bengkulu lainnya, PLN juga menggarap PLTP Hululais 110 MW di Kabupaten Lebong, yang ditargetkan beroperasi secara komersial (commercial operation date/COD) pada 2028. PLTP Hululais akan memanfaatkan sumber energi panas bumi yang berasal dari Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) milik PT Pertamina Geothermal Energy (PGE). Listrik yang dihasilkan oleh PLTP akan dialirkan menuju GI Pekalongan di Kabupaten Kepahiang.

“Melalui pengembangan PLTP di berbagai daerah, PLN tidak hanya mendukung ketahanan energi nasional dan transisi menuju energi hijau, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui keterlibatan pelaku usaha lokal dan penyerapan tenaga kerja,” tutup Suroso.

Sedangkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, pemerintah memangkas birokrasi perizinan pengembangan PLTP dari satu tahun menjadi tiga bulan. Langkah itu diambil agar investasi di sektor EBT bisa lebih cepat direalisasikan.

Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, pemerintah menargetkan kapasitas PLTP hingga 5,2 gigawatt (GW) masuk dalam sistem kelistrikan nasional. “Panas bumi izinnya cukup tiga bulan sudah selesai. Tender-nya pun tidak pakai lama,” tegas Bahlil.