Ketua DPRD Prasetyo : Ketua Umum KONI DKI Kedepan Harus Orang Gila

KABARINDO, JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengkritisi pencapaian KONI DKI Jakarta pada PON XX Papua 2021 meski mengusung moto "Ayo Bung Rebut Kembali". Seperti diketahui kontingen DKI hanya menempati posisi kedua klasemen akhir dibawah Provinsi Jawa Barat dan gagal menjadi juara umum.

"Saya sedih untuk kedua kalinya kita gagal meraih juara umum di PON. Padahal hampir Rp 1 triliun anggaran kita kucurkan untuk KONI DKI," ungkap Pras sapaan akrab Prasetyo Edi Marsudi saat makan siang bersama 60 Pemilik suara KONI Provinsi DKI Jakarta di Jakarta, Kamis (16/12/2021).

"Kita kalah. Kita tidak bisa mempertahankan atlet dan terbukti atlet kita yang memperkuat daerah lain menjadi lumbung emas. Masak DKI Jakarta yang luar biasa kalah dengan provinsi lainnya. Janjinya (Ketua Umum KONI Provinsi DKI Jakarta) ke kita kan Juara Umum. Hasilnya mana," beber Pras.

Pada pelaksanan PON XIX Jawa Barat DKI meraih posisi ketiga. Pimpinan kontingen diemban oleh Djamhuron P Wibowo dan Ketua Umum KONI DKI Jakarta Raja Sapta Ervian. Sementara pada PON XX Papua DKI berada di posisi kedua dengan pimpinan Kontingen Hidayat Humaid dan Ketua Umum KONI DKI Djamhuron P Wibowo.

Pras yang juga menjabat Ketua Dewan Penasehat KONI DKI itu mengingatkan dalam memilih calon Ketua Umum pilihlah pengurus yang menjadikan jabatan sebagai pengabdian. Jangan yang normatif dan copy paste program dari pengurus lama.

"Jangan lagi pilih calon Ketua Umum yang hanya cari makan di KONI. Minimal calon ketum itu mantan atlet karna dia faham dunia itu. Pilihlah "Orang Gila" artinya dia sudah cukup dengan dirinya, dan melihat jabatan adalah pengabdian," tambahnya.

"Pilihlah calon dari cabor yang sukses membina atlet secara berjenjang. Nantinya setelah dia terpilih (menjadi Ketum) kedepannya tentu akan memperhatikan nasib cabor," ujar Pras.

Pras juga mengingatkan Ketua Umum KONI DKI Jakarta dan Pengurus Harian untuk melaporkan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran (LPJ). "Sampai dengan hari ini kita belum menerima LPJ," ujarnya.

Ketua Pertina DKI Jakarta Hengki Silatang selaku penggagas pertemuan mengatakan acara ini sebagai ajang silaturahmi antara Ketua DPRD dengan pemilik suara KONI DKI pasca Raker di Puncak. "Ketum KONI DKI Jakarta periode 2021-2025 sebaiknya yang disetujui oleh DPRD DKI Jakarta. Persetujuan itu penting, karena terkait dengan anggaran,” ungkap Hengki.

Pemilik sasana tinju HS Boxing Ciseeng Bogor itu menambahkan, jika figur Ketum KONI DKI ke depan merupakan figur yang tidak disetujui, bahkan tidak diinginkan Kebon Sirih (DPRD DKI), bisa saja DPRD tidak menyetujui anggaran hibah yang diusulkan Pemprov DKI untuk KONI, sehingga kegiatan-kegiatan KONI, termasuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov), akan tersendat karena tidak ada biayanya.

Sebab, DPRD memiliki hak budgeting, sehingga dapat menerima atau menolak anggaran yang diusulkan Pemprov.