KPI Minta Hasil Evaluasi Tahunan Dijadikan Acuan Perbaikan Mutu Siaran TV

KABARINDO, JAKARTA – Rangkaian proses evaluasi tahunan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat terhadap 14 lembaga penyiaran swasta televisi berjaringan nasional ditutup hari ini, Selasa (23/5/2023). Evaluasi terhadap siaran medio Januari hingga Desember 2022 ini diharapkan menjadi acuan sekaligus bahan masukan bagi TV swasta berjaringan nasional untuk memperbaiki dan meningkatkan seluruh aspek yang menjadi penilaian dalam evaluasi tahunan.

Empat televisi berjaring yakni RCTI, I News TV, GTV dan MNC TV menjadi stasiun TV yang mendapat kesempatan terakhir dievaluasi. Sedangkan evaluasi 10 TV berjaringan lain yakni TV One, ANTV, SCTV, Indosiar, Metro TV, Net TV, Trans TV, Trans 7, Kompas TV dan RTV, telah dilakukan pada pekan sebelumnya. 

Ketua KPI Pusat, Ubaidillah, usai kegiatan evaluasi tersebut menyampaikan, evaluasi tahunan ini seharusnya dilakukan di awal tahun 2023, karena proses transisi dan seleksi Anggota KPI Pusat baru bisa dilaksanakan bulan Mei di bawah kepemimpinannya. Evaluasi ini menilai aspek-aspek seperti pelaksanaan stasiun sistem jaringan (SSJ), sanksi dan penghargaan yang diterima masing-masing TV selama satu tahun bersiaran.

“Kami menilai aspek-aspek tersebut. Penilaian ini berdasarkan catatan sanksi, penghargaan yang diterima dan implemetasi sistem siaran jaringan di seluruh anak jaringan seperti alokasi konten lokal sebanyak 10%, produksi konten lokalnya, penempatan waktu tayang siaran lokalnya hingga penggunaan bahasa lokal, kami sampaikan kepada mereka,” jelas Ubaidillah.

Catatan yang disampaikan KPI merupakan hasil pendataan dan observasi KPI selama periode siaran TV dari Januari hingga Desember 2022. Proses evaluasi tahunan ini mengikuti metodologi penelitian dalam mengumpulkan, menyeleksi, memverifikasi data sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Ubaidillah menjelaskan, evaluasi tahunan ini merupakan komitmen antara KPI dan Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hasil evaluasi akan diberikan kepada Komisi 1 DPR RI, para stakeholder termasuk di dalamnya TV berjaringan, dan organisasi masyarakat sipil.

“Tujuan utama evaluasi tahunan ini untuk meningkatkan mutu program siaran sesuai dengan standar KPI. Program tersebut tidak lagi mendapatkan sanksi dan memperoleh penghargaan ataupun anugerah KPI,” kata Ubaidillah.

Berdasarkan catatan KPI sepanjang bulan Januari - Desember 2022, KPI telah mengeluarkan sanksi sebanyak 34 kepada 12 lembaga penyiaran televisi berjaringan. Sanksi tersebut terdiri dari teguran tertulis sebanyak 30 dan teguran tertulis kedua sebanyak 4. Pada periode evaluasi ini, KPI Pusat tidak mengeluarkan sanksi penghentian sementara dan pengurangan durasi.

Berikut lembaga penyiaran TV berjaringan yang menerima sanksi teguran tertulis di antaranya tvOne (10), iNews (4), ANTV (4), SCTV (3), Trans TV (3), GTV (2), RCTI (2), Metro TV (2), Kompas TV (1), NET. (1), RTV (1), dan Trans7 (1). Adapun kategori program yang terkena sanksi yakni kategori jurnalistik, sinetron/film, infotainment, feature, kuis, program anak, dan variety show.

“Kami berharap pada periode berikutnya, lembaga penyiaran TV berjaringan bisa memperbaikinya dan memperbanyak penghargaan yang diterima. Kami juga menegaskan seluruh TV berjaringan untuk melaksanakan komitmennya terhadap pelaksanaan SSJ secara sungguh-sungguh sehingga harapan terciptanya keberagaman siaran, peningkatan siaran lokal dan penguatan SDM lokal bisa terwujud,” tandas Ubaidillah. ***/Humas KPI