Prabowo dan Pendekatan Revolusioner dalam Pemberantasan Korupsi

Oleh: Hasyim Arsal Alhabsi /Direktur Dehills Institute

KABARINDO, JAKARTA - Pidato Presiden Prabowo yang menyampaikan, “Kembalikan apa yang Anda curi, negara akan mempertimbangkan niat baik itu,” telah menjadi diskursus nasional yang memicu berbagai reaksi. Pernyataan ini tidak hanya mencerminkan pendekatan inovatif dalam pemberantasan korupsi, tetapi juga menunjukkan kecerdasan strategi kepemimpinan yang berorientasi pada hasil nyata dan pemulihan bangsa. Mari kita telaah makna di balik pidato ini, implikasinya, dan relevansinya bagi Indonesia yang sedang berjuang melawan korupsi.

Pendekatan Humanis yang Cerdas

Pidato Presiden Prabowo menonjolkan sebuah langkah yang jarang dilakukan pemimpin: menggabungkan ketegasan hukum dengan peluang bagi para pelaku korupsi untuk menunjukkan niat baik. Pesan ini menyiratkan:

1. Refleksi Moral bagi Koruptor: Pelaku korupsi diajak untuk menyadari kesalahan mereka dan mengambil langkah nyata dengan mengembalikan aset yang dicuri. Ini bukan pengampunan, melainkan sebuah ujian moral.

2. Pemulihan Cepat untuk Negara: Dengan cara ini, negara dapat segera memulihkan kerugian tanpa harus menunggu proses hukum yang panjang dan berliku.

Langkah ini sebenarnya adalah bentuk keadilan restoratif, di mana fokus tidak hanya pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan kerugian masyarakat.

Penguatan Fungsi Pemberantasan Korupsi

Pernyataan ini secara tidak langsung memperkuat peran lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan tugasnya. Tawaran “kembalikan apa yang dicuri” memberi KPK:

• Ruang untuk fokus pada pelaku korupsi yang tidak menunjukkan itikad baik.

• Dukungan dari Presiden untuk menegaskan bahwa niat baik hanya salah satu langkah, bukan akhir dari konsekuensi hukum.

Ini juga menunjukkan bahwa pemerintah tidak kompromi terhadap pelaku yang terus menyembunyikan hasil korupsinya.

Diskursus Nasional tentang Tata Kelola Bersih

Pidato ini melampaui konteks hukum semata. Presiden Prabowo, dengan pernyataan ini, mengarahkan perhatian masyarakat pada:

• Perubahan Paradigma: Dari sekadar menghukum pelaku korupsi menjadi pemulihan aset dan percepatan pembangunan.

• Budaya Anti-Korupsi: Dengan mengedepankan niat baik, Presiden mengingatkan bahwa tanggung jawab moral adalah elemen penting dalam reformasi tata kelola pemerintahan.

Pernyataan ini juga merupakan bentuk tantangan moral kepada para pelaku korupsi: “Apakah Anda berani mengambil langkah ini sebelum negara bertindak lebih keras?”

Inspirasi dari Pengalaman Internasional

Pendekatan serupa telah digunakan di berbagai negara untuk memulihkan aset negara yang dirugikan, seperti:

• Afrika Selatan dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang menawarkan pengakuan dosa sebagai langkah pertama menuju pemulihan sosial.

• Program pengampunan pajak (tax amnesty) di Indonesia sendiri, yang berhasil menarik aset besar yang sebelumnya disembunyikan.

Hal ini membuktikan bahwa memberikan kesempatan untuk niat baik dapat menghasilkan manfaat besar jika diimplementasikan dengan benar.

Tantangan dan Langkah ke Depan

Sebagai kebijakan yang inovatif, pendekatan ini juga memiliki tantangan yang perlu diantisipasi:

1. Batasan Niat Baik: Perlu kejelasan bahwa langkah ini bukan cara untuk menghindari konsekuensi hukum, melainkan langkah awal sebelum proses hukum berjalan.

2. Kepercayaan Publik: Transparansi mutlak diperlukan agar masyarakat memahami bahwa kebijakan ini adalah bagian dari strategi pemberantasan korupsi yang lebih besar.

3. Efek Jera: Hukuman yang tegas tetap harus diberikan kepada pelaku yang tidak menunjukkan itikad baik atau yang telah melakukan korupsi secara sistematis.

Pemimpin yang Berani Menghadirkan Harapan

Pidato Presiden Prabowo adalah refleksi dari keberanian seorang pemimpin untuk mendobrak pola lama dalam pemberantasan korupsi. Tawaran untuk mengembalikan aset yang dicuri bukan tanda kelemahan, melainkan strategi cerdas untuk mencapai hasil nyata: pemulihan aset negara, percepatan pembangunan, dan budaya anti-korupsi yang lebih kuat.

Kebijakan ini membutuhkan dukungan masyarakat, transparansi dalam implementasi, dan pengawasan ketat. Dengan langkah ini, Presiden Prabowo tidak hanya menegaskan komitmennya pada pemberantasan korupsi, tetapi juga memberikan harapan baru bagi Indonesia untuk bergerak menuju masa depan yang bersih dan berintegritas.