Wamenkeu Minta Para Pengusaha Lakukan Ekspansi untuk Dukung Pemulihan Ekonomi

Wamenkeu Minta Para Pengusaha Lakukan Ekspansi untuk Dukung Pemulihan Ekonomi

KABARINDO, JAKARTA - Berbagai upaya dilakukan pemerintah Indonesia untuk membangkitkan lagi geliat perekonomian tanah air di masa pandemi. Salah satu ide yang terbaru dituturkan oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara yang mengajak para pengusaha untuk meluaskan ekspansinya dengan meningkatkan pertumbuhan kredit sehingga mampu mendorong pemulihan ekonomi.

Data pertumbuhan kredit Indonesia pada Desember 2021 sekitar 5,2 persen, masih jauh dari kondisi sebelum terjadinya pandemi Covid-19.

"Kredit itu kita inginnya tumbuhnya double digit sehingga dunia usaha itu punya sumber untuk membiayai ekspansi-ekspansinya," kata Wamenkeu dalam Indonesia Economic Outlook (IEO) 2022 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Selasa (25/01).

Adanya kredit membuat dunia usaha memiliki pendanaan yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga dapat membantu memulihkan ekonomi Indonesia.

"Moga-moga ke depan teman-teman pengusaha muda makin yakin dengan pemulihan ekonomi kita, tambah lagi ekspansi dunia usahanya. Ini yang menjadi sumber pertumbuhan," ujar Wamenkeu.

Lebih lanjut, Wamenkeu menegaskan bahwa kredit atau utang merupakan alat yang digunakan pemerintah dan pengusaha untuk melakukan ekspansi dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi.

"Utang itu adalah alat kita. Pengusaha yang sehat itu pasti punya utang. Karena utang memungkinkan pengusaha untuk ekspansi. Di pemerintahan juga sama," kata Wamenkeu.

Ke depannya, pemerintah akan terus mendukung para pengusaha melalui berbagai kebijakan, seperti relaksasi pajak dan restitusi PPN dipercepat. APBN tahun 2022 juga tetap akan fleksibel dan antisipatif dalam menghadapi risiko pandemi, mempercepat pemulihan ekonomi, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, meningkatkan daya saing, serta mendukung reformasi struktural sebagai instrumen mewujudkan Indonesia maju 2045

Sumber/Foto: Kemenkeu