Jadi Lembaga Paling Dipercaya Publik, Polri Dapat Sanjungan dari Bamsoet

Jadi Lembaga Paling Dipercaya Publik, Polri Dapat Sanjungan dari Bamsoet

KABARINDO, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, yang kerap disapa Bamsoet mengapresiasi keberhasilan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjadi lembaga yang dipercaya publik berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia.

"Capaian Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo patut kita apresiasi," kata Bamsoet melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia mengungkapkan 80,2 persen masyarakat Indonesia percaya terhadap kinerja Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Sejak dilantik Presiden Joko Widodo pada 27 Januari 2021, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo terus melakukan terobosan dalam meningkatkan profesionalisme Polri. Hal itu dilakukan dengan mengusung visi transformasi menjadikan Polri Prediktif, Responsibilitas, Transparansi dan Berkeadilan (Presisi).

Ketua DPR RI ke-20 tersebut mengatakan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri yang mencapai 80,2 persen merupakan capaian tertinggi Polri selama 10 tahun terakhir. Survei Indikator Politik Indonesia dilakukan secara tatap muka pada 2 hingga 6 November 2021.

Metode survei yakni multistage random sampling dengan jumlah responden mencapai 2.020 orang. Survei ini memiliki margin error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Berdasarkan data, sejak 2014 hingga 2021 tren kepercayaan publik terhadap Polri cenderung meningkat. Pada 2014 kepercayaan masyarakat terhadap Polri sebesar 57,5 persen, 2015 sebesar 68,6 persen, 2016 sebesar 73,2 persen, dan 2017 sebesar 76,5 persen. Kemudian, 2018 sebesar 79,8 persen, 2019 sebesar 80 persen, 2020 sebesar 72 persen, dan terakhir 2021 mencapai 80,2 persen.

Bamsoet menilai keberhasilan Polri mendapatkan kepercayaan publik tersebut tidak lepas dari keberanian Kapolri menindak tegas anggota Polri yang melakukan pelanggaran. Termasuk pula gebrakan mengakomodir 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Polri.

"Selama delapan tahun berturut-turut Polri mampu menjalankan tertib administrasi dan tertib anggaran dalam mengelola uang rakyat," kata Bamsoet.

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) tersebut menambahkan, Polri juga semakin maju dalam penerapan teknologi. Sebagai contoh, layanan pembuatan atau perpanjangan surat izin mengemudi secara online melalui aplikasi SINAR.

Tidak hanya itu, ada juga pengajuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) secara online, ataupun penerapan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) online.

"Fasilitas tilang elektronik (electronic traffic law enforcement/e-TLE) juga terus diperbanyak," kata dia lagi.

Setidaknya, hingga akhir Maret 2021 sebanyak 244 titik kamera tilang elektronik telah tersebar di 12 wilayah polda. Tahap berikutnya Polri akan menambah titik e-TLE di 13 polda lainnya. Penerapan tilang elektronik tersebut diyakini mampu membuat masyarakat tertib administrasi.

Sumber: Antara
Foto; Twitter Radio Smart FM