JK : Ekonomi Islam Tidak Boleh Monopoli dan Spekulatif

KABARINDO, JAKARTA - Wakil Presiden RI ke 10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK mengungkapkan, ekonomi Islam tidak terikat dengan zaman. Sehingga prinsip-prinsip ekonomi Islam tidak seharusnya kembali ke masa lalu saat berkembang pesat dan digunakan di berbagai wilayah di dunia.

"Ekonomi Islam itu sesuai jamannya. Jadi jangan kita merasa, ekonomi Islam harus kembali pada abad ke enam hingga abad 13 masa itu," kata JK saat menyampaikan sambutan diacara Muktamar ke 5 Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) di Hotel Sahid Jaya , Jakarta, kamis malam (15/05/2025).

Dalam kesempatan itu juga, JK memaparkan, bahwa untuk menerapkan sistem ekonomi Islam harus memahami esensi dan prinsip yang ada. Baginya, esensi ekonomi Islam adalah untuk kesejahteraan, kebahagiaan, adil dan terbuka. 

"Dari esensi itu muncullah perilaku, yaitu tidak boleh monopoli, tidak boleh spekulasi,
harus jujur, terbuka dan bersaing sehat. Jadi tidak boleh menipu dalam ekonomi Islam," tegas Ketua Dewan Masjid Indonesia ini.

Dari pemapaaran itu, lanjut JK, ia berkesimpulan bahwa ekonomi Islam itu mudah. "Tapi jangan dimudah-mudahkan. Kalaupun ada anggapan berat, jangan juga diberat beratkan. Kita laksanakan saja hal-hal yang tidak dilarang," ujarnya lagi.

Ia mencontohkan persoalan riba yang selalu diperdebatkan. JK berpendapat, riba memiliki esensi jika terjadi transaksi pinjam meminjam yang membuat peminjam terdzalimi. Seperti harus membayar dengan bunga yang tinggi sehingga tidak mampu. "Misalnya kalau bunganya sampai 20 persen atau di atas itu, itu sudah memberatkan dan mendzalimi. Tapi misalnya di KUR itu bunganya di 6 sampai 7 persen, itu saya kira tidak memberatkan," jelasnya.

"Lagian tidak ada ekonomi yang jalan jika bunga terlalu tinggi," imbuh JK.

Lebih jauh JK mengingatkan, bahwa ekonomi Islam berkaitan dengan muamalah yang merupakan sunnah Rasulullah. Menurutnya, ekonomi Islam berada di antara prinsip ekonomi kapitalisme dan ekonomi sosialisme. "Ekonomi Islam mengambil kebaikan kapitalisme dan sosialisme sehingga mendukung perdagangan yang adil, jujur, tidak monopoli dan tidak ada praktek spekulasi," beber JK lagi.