PR Besar Kementerian Haji dan Umrah, MUI: Benahi Layanan Jemaah dengan Serius!

KABARINDO, JAKARTA, - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengingatkan Kementerian Haji dan Umrah yang baru dibentuk agar bekerja maksimal meningkatkan pelayanan bagi jemaah haji dan umrah. Ia menegaskan, kementerian baru ini tidak boleh berleha-leha karena pelaksanaan haji sudah tinggal delapan hingga sembilan bulan lagi.

“Kalau pelayanan tidak membaik, tentu Kementerian Haji dan Umrah akan mendapat kritik keras dari masyarakat. Karena itu, kementerian harus menyiapkan sistem, perencanaan, dan pengorganisasian yang baik serta melaksanakan dan mengawasinya dengan sebaik-baiknya,” kata Anwar Abbas dalam keterangannya kepada inilah.com, Selasa (9/9/2025).

Menurutnya, kementerian baru ini harus mempertahankan hal-hal yang sudah berjalan baik sekaligus memperbaiki masalah yang selama ini banyak dikeluhkan jemaah. Ia menyinggung persoalan akomodasi, keterlambatan distribusi makanan, hingga fasilitas di Arafah dan Mina yang sering menimbulkan kekecewaan.

“Jangan sampai jemaah kita masih terlantar karena belum mendapat hotel atau kendaraan. Soal makan jangan telat, dan di Mina penempatan jemaah harus diperbaiki. Antrian kamar mandi dan toilet yang panjang jelas mengganggu kekhusyukan ibadah,” ujarnya.

Buya Abbas juga menekankan pentingnya membangun hubungan baik dengan Pemerintah Arab Saudi agar penyelenggaraan ibadah haji berjalan lancar.

Sebelumnya, Menteri Haji dan Umrah Gus Irfan Yusuf menegaskan pihaknya akan memprioritaskan program Kampung Haji serta menekan biaya perjalanan haji agar lebih terjangkau. Hal itu ia sampaikan usai dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025).

Irfan mengaku arahan Presiden jelas: pelayanan terbaik bagi jemaah adalah harga mati.

“Apapun yang perlu dilakukan, lakukan untuk memberikan pelayanan terbaik pada jemaah haji kita,” ujar Irfan.

Ia menyebut pengalamannya selama 10 bulan terakhir memimpin Badan Penyelenggara Haji di Kementerian Agama memberi bekal penting untuk menghadapi tantangan penyelenggaraan haji, baik di Indonesia maupun di Arab Saudi.

Terkait pembangunan Kampung Haji, Irfan mengungkapkan pihaknya bersama Danantara akan kembali meninjau calon lokasi di Jeddah dan Mekah. Beberapa opsi sudah dipetakan, termasuk pembangunan beberapa tower yang ditargetkan mulai digunakan pada 2028.

Irfan menegaskan tidak ada penambahan anggaran. Kementerian Haji dan Umrah akan menggunakan alokasi dana yang sebelumnya dikelola Badan Penyelenggara Haji serta peralihan dari Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama.

“Dengan kewenangan yang lebih luas, kami bisa langsung berkoordinasi dengan Kementerian Haji Arab Saudi, sehingga bisa berbicara apple to apple,” tegasnya.