KPK Ditantang untuk Menyelesaikan Kasus Hasto

Oleh: Hasyim Arsal Alhabsi, Direktur Dehills Institute

KABARINDO, JAKARTA - Kasus Hasto Kristiyanto menjadi salah satu ujian penting bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga penegak hukum yang independen dan transparan. Tuduhan miring dan spekulasi publik yang menyelimuti kasus ini menunjukkan betapa besarnya tantangan KPK untuk tidak hanya menyelesaikan perkara hukum, tetapi juga menjaga kepercayaan publik terhadap integritas institusinya.

Polemik bermula dari fakta bahwa Hasto, meski berstatus tersangka, belum ditahan oleh KPK. Hal ini memunculkan kritik yang menuding bahwa KPK tidak serius atau bahkan terpengaruh oleh tekanan politik tertentu. Lebih jauh lagi, status Harun Masiku sebagai buronan selama bertahun-tahun terus menjadi bahan spekulasi, seolah-olah sengaja "dipelihara" untuk menggoyang PDI Perjuangan. Namun, apakah tuduhan ini berdasar? Atau justru mencerminkan kurangnya pemahaman tentang proses hukum yang kompleks?

1. Tantangan Transparansi: Menjawab Kritik dengan Fakta

KPK telah menetapkan standar tinggi dalam pemberantasan korupsi. Penahanan tersangka sering kali menjadi simbol kuat bagi publik bahwa hukum berjalan. Namun, penting untuk memahami bahwa penahanan bukanlah kewajiban mutlak, melainkan langkah yang diambil berdasarkan kebutuhan hukum, seperti risiko pelarian atau penghilangan barang bukti.

Dalam kasus Hasto, KPK dituntut untuk menjelaskan alasan tidak menahan tersangka secara terbuka. Jika bukti yang ada dianggap cukup kuat dan aman tanpa penahanan, maka KPK perlu memberikan argumen yang logis dan dapat diterima publik. Kegagalan menjawab kritik ini hanya akan memperkuat persepsi bahwa kasus ini penuh muatan politis.

2. Independensi KPK: Menghadapi Tuduhan Pesanan Politik

Spekulasi bahwa kasus Hasto adalah "pesanan" untuk menggembosi PDI Perjuangan menjelang Kongres 2025 harus ditanggapi dengan tegas. KPK sebagai lembaga independen harus membuktikan bahwa penanganan kasus ini murni berdasarkan hukum, bukan tekanan politik. Tuduhan semacam ini, jika dibiarkan, berpotensi merusak kredibilitas KPK sekaligus memperburuk polarisasi politik di masyarakat.

Lebih jauh lagi, KPK perlu memastikan bahwa setiap langkah dalam penanganan kasus ini dilakukan secara profesional dan bebas dari konflik kepentingan. Transparansi dalam proses hukum menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik.

3. Harun Masiku dan Tantangan Penegakan Hukum

Harun Masiku telah menjadi simbol lain dari kompleksitas pemberantasan korupsi di Indonesia. Meski tidak merugikan keuangan negara, tindakan yang melibatkan suap dalam sistem pemilu merusak integritas demokrasi. Keberadaannya yang belum diketahui hingga saat ini menimbulkan pertanyaan besar tentang kemampuan KPK dalam menuntaskan kasus ini.

Namun, penting untuk memahami bahwa kasus buronan tidak hanya terjadi pada Harun Masiku. Tantangan teknis dalam pelacakan dan penangkapan buronan sering kali melibatkan koordinasi antarinstansi, baik di dalam maupun luar negeri. Daripada menyalahkan tanpa bukti, publik sebaiknya mendorong KPK untuk meningkatkan upaya kolaboratif dalam menemukan Harun Masiku.

4. PDI Perjuangan dan Tanggung Jawab Politik

Kasus ini juga menjadi ujian bagi PDI Perjuangan dalam membuktikan komitmennya terhadap integritas politik. Alih-alih memainkan narasi victim mentality dengan menyalahkan KPK atau pihak lain, partai ini seharusnya mengambil langkah proaktif. Transparansi internal dan sikap tegas terhadap kader yang bermasalah adalah cara terbaik untuk menjaga kepercayaan publik.

Sebagai partai besar dengan pengaruh luas, PDI Perjuangan memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap kader mereka sendiri.

5. KPK dan Masa Depannya

Kasus Hasto bukan hanya tentang seorang tersangka atau partai politik tertentu. Ini adalah gambaran tentang bagaimana KPK menghadapi ekspektasi publik yang tinggi di tengah tekanan politik yang kompleks. Jika KPK mampu menangani kasus ini dengan transparansi, profesionalisme, dan independensi, maka ini akan menjadi tonggak penting dalam memperkuat kepercayaan publik.

Sebaliknya, jika kasus ini terus berlarut-larut tanpa kejelasan, KPK akan menghadapi risiko serius terhadap kredibilitasnya sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kasus Hasto Kristiyanto adalah tantangan besar, tetapi juga peluang emas bagi KPK untuk menunjukkan komitmennya terhadap hukum dan keadilan. Di tengah hiruk-pikuk spekulasi dan narasi politik, hanya profesionalisme dan transparansi yang dapat menjawab keraguan publik. Dalam konteks ini, semua pihak—termasuk KPK, PDI Perjuangan, dan masyarakat—harus memainkan perannya untuk memastikan bahwa kebenaran ditegakkan, bukan sekadar menjadi bahan permainan politik.