Pemilu Kaledonia Baru di Tengah Boikot: Tetap Bersama Prancis

KABARINDO, NOUMEA - Pemilihan referendum wilayah kepulauan Prancis di Pasifik Selatan, Kaledonia Baru, pada hari Minggu (12/12) menunjukkan hasil sementara suara mayoritas menentang kemerdekaan dari Prancis. 

Pemungutan suara ini diadakan di tengah penurunan besar jumlah pemilih yang disebabkan oleh boikot pemungutan suara oleh gerakan kemerdekaan.

Penduduk asli Kanak, yang sebagian besar mendukung kemerdekaan, telah menyerukan untuk tidak berpartisipasi dalam referendum karena mereka berada dalam masa berkabung selama 12 bulan menyusul lonjakan infeksi virus corona pada September. Kepulauan berpenduduk 289.456 orang itu kehilangan sekitar 300 penduduk karena Covid.

Hasil sementara yang diterbitkan oleh otoritas Prancis menunjukkan dukungan untuk "tidak" terhadap kemerdekaan mencapai 96,5%, sementara jumlah pemilih mencapai 43,9%. 

Pemungutan suara hari Minggu ini adalah pemungutan suara ketiga dan terakhir tentang masalah ini, mengikuti dua jajak pendapat sebelumnya pada 2018 dan 2020 di mana suara "tidak" mendapat masing-masing 57% dan 53%.

Hasil Pemilu Ditolak Pribumi

Presiden kongres Kaledonia Baru, Roch Wamytan, seorang pemimpin pro-kemerdekaan, mengatakan dia menyesalkan pemerintah Prancis telah menolak seruan mereka untuk menunda referendum ketiga hingga September 2022 untuk menghormati kebiasaan berkabung setempat.

"Referendum ini, bagi kami, bukanlah referendum ketiga. Kami menganggap hanya ada dua referendum yang sah. 2018 dan 2020. Referendum ini adalah referendum negara Prancis, bukan milik kami," katanya di radio Franceinfo.

Hasil pemilu ini dapat memperburuk ketegangan etnis, dengan komunitas pribumi Kanak yang lebih miskin umumnya lebih memilih untuk merdeka, berlawanan dengan keinginan komunitas kulit putih yang lebih kaya di sana.

Gerakan pro-kemerdekaan pribumi utama, FLNKS, menyebut desakan pemerintah untuk melanjutkan referendum sebagai "deklarasi perang".

Ketiga pemilihan umum referendum di negara yang menyimpan 10% persediaan nikel dunia ini merupakan perjalanan panjang sejak pertempuran di tahun 1980an antara pendukung kemerdekaan dan mereka yang ingin tetap menjadi bagian dari Prancis.

Reaksi Prancis

"Warga Kaledonia telah memilih untuk tetap menjadi Prancis. Mereka memutuskan itu dengan bebas," kata Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam pidato yang disiarkan televisi.

"Kita tidak dapat mengabaikan bahwa pemilih tetap sangat terpecah selama bertahun-tahun. (...) Masa transisi sekarang dimulai," tambahnya. Menurutnya, “Prancis menjadi lebih indah karena Kaledonia Baru memutuskan untuk tetap bersama kami.”

Baca juga: Macron: Boikot Diplomatik Tidak Signifikan

Salah satu dari lima wilayah pulau yang membentang di Indo-Pasifik yang dipegang oleh Prancis, Kaledonia Baru adalah inti dari rencana Macron untuk meningkatkan pengaruhnya di Pasifik. (Sumber: Reuters, AP, France 24, AFP; Foto: RNZ)