Peluang dan Tantangan Tenaga Kerja Informal

Hasyim Arsal Alhabsi, Direktur Dehills Institute

Di tengah tantangan ekonomi yang semakin berat, pemerintah perlu mencari strategi yang efektif untuk meningkatkan pemasukan negara. Salah satu kebijakan yang bisa dihidupkan kembali adalah pengiriman tenaga kerja migran informal, yang pada masanya pernah menjadi primadona pemasukan devisa bagi Indonesia.

Kita harus mengakui bahwa kebutuhan akan tenaga kerja informal seperti asisten rumah tangga, tukang kebun, dan pekerja bangunan masih sangat besar, terutama di negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar, yang lebih cenderung mempekerjakan tenaga kerja seagama (Muslim) dengan budaya yang lebih dekat.

Meskipun kebijakan ini pernah dikurangi atau bahkan dihentikan karena berbagai masalah sosial dan perlindungan tenaga kerja, saat ini ada peluang besar untuk merevitalisasinya dengan pengelolaan yang lebih baik dan sistem perlindungan yang lebih ketat.

Mengapa Pengiriman Tenaga Kerja Informal Perlu Dihidupkan Kembali?

1. Pemasukan Devisa yang Besar

Tenaga kerja migran Indonesia pernah menjadi penyumbang devisa yang signifikan. Pada 2020 saja, remitansi dari pekerja migran mencapai Rp160 triliun. Jika sektor ini dioptimalkan kembali, pemasukan devisa bisa meningkat secara signifikan.

2. Permintaan yang Tinggi di Timur Tengah

Negara-negara seperti Arab Saudi, UEA, Qatar, Oman, dan Kuwait masih memiliki permintaan tinggi akan tenaga kerja informal, terutama dari negara berpenduduk Muslim seperti Indonesia.

Beberapa negara tersebut lebih memilih tenaga kerja Muslim karena faktor budaya dan kepercayaan, terutama dalam pekerjaan rumah tangga yang melibatkan interaksi langsung dalam keluarga.

3. Dampak Ekonomi yang Langsung bagi Daerah

Banyak daerah di Indonesia, terutama di Jawa, Nusa Tenggara, dan Sumatra, yang menggantungkan ekonomi lokal pada penghasilan dari pekerja migran.

Uang yang dikirimkan pekerja ke kampung halaman mereka berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan keluarga dan pertumbuhan ekonomi daerah.

4. Membuka Lapangan Kerja bagi Masyarakat Kelas Menengah Bawah

Tidak semua orang memiliki akses ke pendidikan tinggi atau pekerjaan di sektor formal. Menutup akses kerja ke luar negeri justru bisa membuat pengangguran semakin tinggi dan meningkatkan angka kemiskinan.

Dengan membuka kembali jalur kerja ini, negara bisa memberi peluang kepada masyarakat kelas menengah bawah untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik.

Bagaimana Merevitalisasi Pengiriman Tenaga Kerja Migran Secara Aman dan Efektif?

Meskipun ada banyak manfaat, pengiriman tenaga kerja migran juga memiliki tantangan, terutama dalam perlindungan tenaga kerja, eksploitasi, dan perdagangan manusia. Oleh karena itu, kebijakan ini harus dijalankan dengan lebih hati-hati dan sistematis.

1. Menerapkan Sistem Kontrak yang Transparan dan Fair

Semua tenaga kerja yang dikirim harus memiliki kontrak kerja yang jelas, termasuk gaji minimum, hak libur, dan perlindungan hukum jika terjadi permasalahan.

Pemerintah harus bekerja sama dengan negara tujuan untuk memastikan adanya jaminan kontrak kerja yang mengikat bagi pemberi kerja.

2. Meningkatkan Perlindungan Hukum dan Diplomatik

Banyak kasus pekerja migran yang mengalami eksploitasi karena minimnya perlindungan hukum.

Indonesia harus memperkuat diplomasi tenaga kerja, dengan memastikan negara tujuan memiliki mekanisme hukum yang jelas untuk melindungi pekerja asing.

Perwakilan Indonesia di luar negeri harus lebih aktif dalam mengadvokasi hak-hak tenaga kerja migran.

3. Pelatihan dan Sertifikasi Sebelum Keberangkatan

Banyak pekerja migran yang berangkat tanpa keahlian yang memadai, sehingga mudah mengalami eksploitasi.

Negara harus membangun program pelatihan resmi agar pekerja memiliki keterampilan yang lebih profesional dan sesuai standar internasional.

Sertifikasi kompetensi harus menjadi persyaratan wajib sebelum tenaga kerja diberangkatkan.

4. Menyediakan Skema Asuransi dan Jaminan Sosial

Setiap pekerja migran harus terdaftar dalam sistem asuransi tenaga kerja untuk memberikan perlindungan dalam kasus kecelakaan, PHK, atau masalah kesehatan.

Pemerintah perlu memastikan bahwa ada jaminan sosial bagi keluarga pekerja migran yang ditinggalkan di Indonesia.

5. Mengawasi dan Mencegah Praktik Perdagangan Manusia

Harus ada sistem pengawasan ketat terhadap agen perekrutan tenaga kerja untuk mencegah penyalahgunaan dan perdagangan manusia.

Pihak berwenang harus melakukan monitoring berkala terhadap agen-agen tenaga kerja, termasuk sanksi berat bagi mereka yang melanggar aturan.

Efek Positif Kebijakan Ini Jika Dikelola dengan Baik

✅ Peningkatan Devisa Negara

Dengan sistem yang lebih baik, remitansi dari pekerja migran bisa meningkat signifikan dan menjadi salah satu sumber pemasukan negara yang lebih stabil.

✅ Penurunan Pengangguran di Dalam Negeri

Banyak pekerja informal yang kesulitan mendapatkan pekerjaan di dalam negeri bisa mendapatkan peluang kerja dengan penghasilan lebih baik di luar negeri.

✅ Meningkatkan Standar Hidup Masyarakat Kelas Bawah

Banyak keluarga di daerah yang mengandalkan penghasilan dari pekerja migran untuk memenuhi kebutuhan hidup, membangun rumah, dan menyekolahkan anak-anak mereka.

✅ Memperkuat Hubungan Bilateral dengan Negara Timur Tengah

Kebijakan ini bisa menjadi alat diplomasi ekonomi yang memperkuat hubungan Indonesia dengan negara-negara Arab.

✅ Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja Indonesia

Dengan adanya pelatihan dan sertifikasi, tenaga kerja Indonesia akan lebih dihargai dan memiliki daya tawar lebih tinggi di pasar global.

Revitalisasi sektor tenaga kerja migran informal adalah solusi strategis yang realistis untuk meningkatkan pemasukan devisa dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat kelas menengah bawah. Namun, kebijakan ini tidak bisa dijalankan secara serampangan seperti di masa lalu.

Pemerintah harus menyusun strategi baru yang lebih aman, profesional, dan berbasis perlindungan tenaga kerja. Dengan menerapkan sistem kontrak yang adil, pengawasan ketat, perlindungan hukum, serta pelatihan tenaga kerja sebelum keberangkatan, Indonesia bisa menghidupkan kembali sektor ini tanpa mengulang kesalahan masa lalu.

Jika dikelola dengan baik, tenaga kerja migran informal bisa kembali menjadi primadona pemasukan devisa, mendukung stabilitas ekonomi nasional, dan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Ini adalah peluang yang tidak boleh disia-siakan, tetapi harus dijalankan dengan kehati-hatian dan visi jangka panjang.